Conference of the Parties (COP) dibentuk untuk satu tujuan: mengatasi krisis iklim bersama dan menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Namun praktik yang keluar dari pertemuan ini sering membingkai krisis sebagai kesempatan profit, mulai dari perdagangan karbon hingga fasilitas investasi hutan tropis, sehingga solusi berubah menjadi pasar, bukan transformasi. Pertemuan terus dilangsungkan, sementara suhu bumi juga terus meningkat.

Laporan WALHI mengungkap bahwa 26,68 juta hektar (25,6%) hutan Indonesia terancam izin industri ekstraktif. Jika dibuka untuk transisi energi, hal ini dapat melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2 (setara 25 tahun emisi sektor energi). Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional mengatakan “temuan ini memperlihatkan bahwa proyek-proyek transisi energi yang dijalankan saat ini, seperti kendaraan listrik, panas bumi, co-firing biomassa, dan bioenergi, justru mendorong deforestasi dalam skala besar.

Gandar Mahojwala, Direktur WALHI Yogyakarta mengatakan “Dalam konteks COP30 yang menuntut akuntabilitas dan implementasi nyata, WALHI menyerukan agar Indonesia memperkuat pengakuan wilayah kelola rakyat sebagai langkah awal menuju transisi energi yang adil, demokratis, dan bebas dari solusi palsu”.

Namun, aturan dan kebijakan yang mengatur perdagangan karbon menyimpan banyak problem. Skema ini, secara tidak langsung, justru memberi kesempatan bagi negara atau perusahaan pencemar untuk terus menghasilkan emisi, selama mereka mampu membeli “kompensasinya”. Di sisi lain, skema perdagangan karbon kerap menjadikan ekosistem, sebagai komoditas yang eksklusif. Ekosistem dianggap layak dilestarikan jika ia menguntungkan, dan sering kali ekosistem tersebut harus dibuat benar-benar steril dari aktivitas manusia. Itu berarti masyarakat yang selama ini merawat wilayahnya justru bisa terusir. Sebuah simalakama.

Wilayah D.I. Yogyakarta memiliki “tabungan karbon” berupa kawasan karst Gunungsewu (KBAK). Regulasi perlindungannya memang sudah ada, yaitu melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang KBAK. Akan tetapi, bukan berarti wilayah ini aman. Sudah beberapa kali muncul usulan untuk “mengurangi” kawasan KBAK demi kepentingan pariwisata. Narasinya untuk kesejahteraan, namun kasus pengusiran warga Sanglen adalah bukti nyata, alasannya bukan kesejahteraan, melainkan keuntungan. Pada akhirnya, kepentingan ekonomi lebih sering didahulukan. Selain itu, juga menunjukkan jika ekosistem yang “tidak menguntungkan” seolah tidak layak dilestarikan.