Regulasi Sampah Indonesia: Ada Aturan, Siapa yang Patuh?
Analisis sederhana tentang tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility) dari tingkat nasional hingga D.I. Yogyakarta, dan celah besar antara kebijakan di atas kertas dengan realitas di lapangan.
Piramida Tanggung Jawab: Hirarki Peraturan
Kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia bersifat hierarkis. Peraturan di tingkat lebih tinggi menjadi landasan bagi peraturan di bawahnya. Namun, kompleksitas ini juga menciptakan potensi tumpang tindih dan kebingungan dalam implementasi.
Matriks Perbandingan Regulasi (Nasional vs. D.I. Yogyakarta)
| Peraturan | Tingkatan | Ketentuan Kunci tentang Tanggung Jawab Produsen | Mekanisme Sanksi Utama |
|---|---|---|---|
| UU No. 18/2008 | Nasional | Mandat umum bagi produsen untuk mengelola kemasan/produk yang sulit terurai. | Sanksi pidana untuk pelanggaran spesifik seperti impor sampah ilegal. |
| PP No. 81/2012 | Nasional | Mengamanatkan penyusunan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. | Tidak mengatur sanksi administratif secara langsung. |
| PermenLHK P.75/2019 | Nasional | Mekanisme Peta Jalan (2020-2029): Kewajiban menyusun rencana, target, dan pelaporan. | Disinsentif (publikasi kinerja buruk). Sanksi administratif tidak dirinci. |
| Perda DIY No. 3/2013 | Provinsi | Spesifik: Kewajiban menggunakan kemasan mudah terurai dan bermitra dengan bank sampah. | Tidak merinci sanksi, mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. |
| Perda Kota YK No. 10/2012 | Kota | Wajib mengelola kemasan/barang sulit terurai dan mencantumkan label terkait. | Ancaman pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda hingga Rp 50.000.000. |
Pasal-Pasal Kunci tentang Tanggung Jawab Produsen
UU No. 18/2008, Pasal 15
“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”
Analisis: Ini adalah pasal induk yang menjadi dasar hukum pertama bagi konsep EPR di Indonesia, menetapkan kewajiban yang mengikat secara hukum.
PP No. 81/2012, Pasal 15 & 16
“…wajib disertai dengan penarikan kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang / diguna ulang.”
Analisis: Mengoperasionalkan mandat UU dengan memperkenalkan kewajiban spesifik untuk “menarik kembali” (take-back) sebagai prasyarat daur ulang dan guna ulang.
Perda DIY No. 3/2013, Pasal 13(2)
“Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.”
Analisis: Mandat yang spesifik, namun berisiko melimpahkan tanggung jawab pemerintah jika bank sampah tidak berdaya.
Perda Kota YK No. 10/2012, Pasal 31(2)
“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”
Analisis: Menegaskan kembali mandat UU 18/2008 di tingkat kota, memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemkot untuk menindak produsen.
PermenLHK P.75/2019, Pasal 21
“Sanksi… dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Analisis: Ini adalah pasal sanksi yang lemah. Sifatnya yang pasif dan tidak menciptakan sanksi baru yang spesifik menjadi celah normatif utama.
Perda Kota YK No. 10/2012, Pasal 41
“…pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Analisis: Ancaman sanksi yang sangat kuat di atas kertas, namun lemah dalam penegakannya di lapangan, terutama terhadap produsen.
Janji Regulasi vs. Realita Lapangan
Meskipun kerangka hukum sudah ada, data menunjukkan adanya jurang pemisah yang signifikan antara kewajiban produsen dengan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.
Kepatuhan Produsen Rendah
PermenLHK P.75/2019 mewajibkan produsen menyusun Peta Jalan Pengurangan Sampah. Grafik menunjukkan perbandingan jumlah produsen yang patuh (24) dengan yang diperkirakan belum patuh (>20.000), menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan.
Sumber: Media Indonesia (2023)
Polutan Korporat Teratas di DIY
Studi Brand Audit oleh WALHI Yogyakarta secara nyata mengidentifikasi produsen yang sampahnya paling banyak mencemari lingkungan, membuktikan kegagalan implementasi tanggung jawab produsen di lapangan.
Sumber: Laporan WALHI Yogyakarta (2023)
Mengapa Ini Terjadi? Celah Sistemik dalam Aturan
1. Celah Normatif: Kewajiban Semu
PermenLHK P.75/2019 tidak memiliki sanksi administratif yang eksplisit dan memaksa bagi produsen yang tidak patuh. Frasa “sanksi sesuai peraturan perundang-undangan” menjadi pasal karet yang lemah, membuat kewajiban menyusun peta jalan menjadi seolah sukarela.
2. Celah Penegakan: Salah Sasaran
Aparat penegak hukum (Satpol PP) fokus menindak individu pembuang sampah di hilir, bukan produsen di hulu. Padahal, Perda Kota Yogyakarta memiliki dasar hukum untuk menindak produsen yang gagal mengelola sampahnya, namun ini tidak pernah dimanfaatkan secara optimal.
3. Celah Implementasi: Kemitraan Mandek
Perda DIY No. 3/2013 yang inovatif mewajibkan produsen bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali produknya. Namun, amanat ini tidak berjalan di lapangan karena tidak ada petunjuk teknis dan mekanisme insentif/disinsentif yang jelas untuk mendorong kemitraan tersebut.
4. Celah Infrastruktur & Kapasitas
Pemerintah sulit menuntut produsen untuk mendaur ulang sampahnya jika infrastruktur daur ulang tidak memadai. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah untuk mengawasi ribuan produsen dan memverifikasi laporan mereka sangat terbatas.
Sorotan Media: Krisis Sampah di Yogyakarta
Kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah dan penegakan regulasi telah berulang kali menjadi sorotan media nasional dan lokal, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini bagi warga Yogyakarta.
Liputan6.com
“Jogja Darurat Sampah: Gunungan Sampah Hiasi Kota, Bencana di Depan Mata”
Lihat Sumber ↗Portalyogya
“Kisah Pak Kas, Pengambil Sampah dalam Pusaran Sengkarut Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta”
Lihat Sumber ↗