Menanggapi pemberitaan terkait kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke depo sampah di Yogyakarta yang dianggap mencemari lingkungan, WALHI Yogyakarta menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dilihat sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta semata, mengingat pemerintah kota mempunyai peran yang sangat terbatas. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY juga harus turut mengambil peran aktif dalam menyelesaikan krisis pengelolaan sampah yang semakin akut ini. Mengingat keterbatasan tugas dan wewenang pemerintah kota, Apabila menteri lingkungan hidup serius, maka perlu sekiranya Menteri Lingkungan Hidup memberikan evaluasi yang menyeluruh termasuk pada pemerintah provinsi DIY.

Sampah adalah persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan sektor. Pengelolaan sampah tdak hanya menyangkut kebijakan di tngkat kota, tetapi juga kebijakan di tngkat provinsi yang dapat mengintegrasikan upaya-upaya di seluruh kabupaten/kota di DIY. Saat ini, koordinasi yang solid antara Pemkot dan Pemda DIY sangat dibutuhkan untuk mencari solusi berkelanjutan yang tdak hanya berfokus pada penanganan akhir, tetapi juga pengurangan sampah di sumbernya.

Hasil temuan WALHI Yogyakarta menemukan beberapa ttk tumpukan sampah liar di sepadan sungai yang terletak di daerah Sedayu, Bantul. Sampah yang kemungkinan merupakan sampah dari depo di wilayah kota tersebut, akhirnya membuat warga marah karena tumpukan sampah tersebut akan mencemari sungai. D epo liar tersebut, kini telah ditutup oleh DLH Bantul. Peristwa tersebut merupakan contoh dari kegagalan pemprov DIY yang berdampak pada pencemaran di wilayah-wilayah lain sepert Bantul. Hal-hal demikian seharusnya juga menjadi perhatan Menteri LH, bahwa tdak hanya terdapat penumpukan depo di wilayah kota, melainkan ada wilayah-wilayah lain yang berpotensi terkena cemaran sampah. Maka, diperlukan adanya peran pemerintah daerah di tngkat provinsi agar hal demikian tdak lagi terjadi.