Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan surat edaran tentang Tata Cara Pengangkutan Sampah. Pada surat edaran yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tersebut pada poin dua menyatakan bahwa pelayanan persampahan kabupaten Sleman “Tidak Mengangkut Sampah Organik yang Berasal Dari Sampah Sisa Makanan, Sisa Sayuran, Sisa Buah-Buahan, Ranting Pohon dan Sejenisnya”. Artinya DLH Kabupaten Sleman tidak melakukan pengangkutan sampah organik untuk masyarakat. Masyarakat dibebankan mengelola sampah sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah kabupaten. Padahal dalam undang-undang pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab mengelola sampah.

Baca Juga: Posko Pengaduan Masalah Sampah

Pemkab Sleman berdalih bahwa kebijakan tidak diangkutnya sampah organik tersebut merupakan respon dari adanya anjuran desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah mengeklaim bahwa Kabupaten Sleman telah membangun tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di beberapa titik. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sampah organik merupakan sampah yang dapat busuk dan mengurangi kualitas pengelolaan sampah di TPST.

Berdasarkan hasil temuan dan sikap Pemkab Sleman tersebut WALHI Yogyakarta memberikan rekomendasi, diantaranya adalah: 1) Penyediaan fasilitas penunjang pengelolaan sampah organik di Kabupaten Sleman 2) Adanya pendampingan pengelolaan sampah organik di tingkatan paling kecil seperti RT/RW di wilayah Sleman 3) Penyediaan anggaran untuk menunjang pengelolaan sampah organik di wilayah Sleman.