Kekhawatiran Warga Jomboran akan kerusakan lingkungan ini telah diperjuangkan sudah sejak tahun 2017 sampai 2023. Perjuangan dimulai dari mempersoalkan proses perizinan yang kurang partisipasi publik, dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan, audiensi dengan pemerintah, dan unjuk rasa. Ini semua telah dilakukan pada seluruh level pemerintahan, dari level Desa, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. Perjuangan masyarakat berujung pada tantangan kriminalisasi 16 warga yang dikenakan pasal 162 UU Minerba dimana sampai pada hari ini belum menemui kepastian hukum.

WALHI berpendapat bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan segera atas izin usaha yang sedang berlaku, termasuk yang perlu dilakukan adalah mengkaji dampak tambang pada masyarakat dari izin yang sudah pernah berjalan, atau pada izin-izin yang lalu namun belum ada aktivitas reklamasi.

“WALHI Yogyakarta mengapresiasi langkah moratorium ini yang merupakan awal bagi pemulihan lingkungan dan hak masyarakat di DAS Progo. Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah bagaimana mengawal rangkaian penegakan pasca moratorium untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan.” jelas Gandar Mahojwala, Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta.

WALHI menegaskan bahwa kebijakan ini perlu ditindaklanjuti secara tegas sehingga terdapat efek jera bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang. Proses reklamasi perlu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran pada pihak-pihak yang menerima dampak.