Penutupan Pantai Sanglen: Antara Kesejahteraan Masyarakat Atau Kepentingan Pegembangan Bisnis Pariwisata Privat
Written by walhijogja
02September 2024
Bisnis pariwisata privat kini tengah menjangkit di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tiap tahun semakin bertambah jumlahnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ekspansi pariwisata modern. Pariwisata modern memiliki karakter yang identik dengan pembangunan fisik berskala besar, orientasi profit semata, eksploitatif (komersialisasi sumberdaya), dan merusak lingkungan maupun tatanan sosial-budaya lokal. Titik sentralnya pada perolehan ekonomi jangka pendek bagi kalangan pemodal. Wajah itu dapat dilihat ketika menengok perkembangan pembangunan bisnis pariwisata privat di Kabupaten Gunungkidul.
Baca Juga: Respon WALHI Yogyakarta atas Pengosongan Pantai Sanglen
Kabupaten Gunungkidul dalam temuan WALHI Yogyakarta telah ditemukan pengembangan bisnis pariwisata privat lebih dari 5 (lima) titik dan kemungkinan lebih banyak. Terbaru, terjadi penutupan lokasi pariwisata yakni, Pantai Sanglen. Penutupan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terkait dengan akan terjadinya konflik antara warga dengan pengembangan bisnis privat bernama Obelix serta warga dianggap tidak memiliki izin dalam melakukan aktivitasnya.
Secara aturan adanya Obelix telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan mengenai pertanahan pasal 32 ayat (5) diterangkan bahwa “Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-sebesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat”. Artinya, sektor bisnis pariwisata privat tidak dapat berada di atas tanah tersebut. Justru produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga termasuk kedalam kategori kesejahteraan masyarakat yang termaktub di dalam aturan tersebut. Inisiatif yang dilakukan oleh warga ini seharusnya didukung dan dikembang, bukan dibatasi dan dipersulit.
Pada Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017 juga telah menerangkan secara terang benderang bahwa pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten hanya dapat diberikan izin ketika untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tafsiran mengenai kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam aturan tersebut tidak sama sekali memuat bahwa model pariwisata semacam obelix dapat diberikan izin menggunakan tanah kasultanan dan kadipaten. Sehingga, adanya Obelix bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017.
Oleh karena itu, penutupan Pantai Sanglen semakin menegaskan sebuah posisi bahwa tidak memiliki keberpihakan terhadap warga, tetapi kepada pemodal atau pengembang bisnis pariwisata privat. Ini menjadi bukti nyata bahwa model pariwisata privat telah meminggirkan masyarakat. Dengan demikian, WALHI Yogyakarta mendesak: 1) Kesultanan atau pemerintah segera membuka akses Pantai Sanglen untuk kepentingan kesejahteraan warga; 2) Melakukan pendampingan dan mempermudah masyarakat untuk dapat mengelola Pantai Sanglen; dan 3) Mendukung dan menguatkan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.
Desakan
- Kesultanan atau pemerintah segera membuka akses Pantai Sanglen untuk kepentingan kesejahteraan warga;
- Melakukan pendampingan dan mempermudah masyarakat untuk dapat mengelola Pantai Sanglen; dan
- Mendukung dan menguatkan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.
Related Articles
Related
Pasca Libur Panjang 2026: Yogyakarta Masih Gagap Kelola Sampah
Masa libur Lebaran telah berlalu. Sampah masih menjadi satu persoalan di DIY, terutama setiap kali memasuki musim libur panjang. Sebagai wilayah yang hidup dari industri pariwisata
Penggusuran Watu Bolong: Bukti Omong Kosong Kraton, Pemerintah Provinsi Dan Daerah
Pokdarwis Watu Bolong dengan jumlah saat ini mencapai 30 (tiga puluh) kepala keluarga masih bertahan di tengah ancaman dari industri pariwisata On The Rock. Warga terus menerus mendapatkan tekanan agar segera pindah dan menuruti perintah relokasi dari beragam pihak yang mendukung rencana tersebut.
13 Korporasi Industri Pariwisata Ubah 34,46 Hektar KBAK Gunungsewu dan Ancam Ketersediaan Air di Gunungkidul
Gemerlap pariwisata Gunungkidul menyimpan sejumlah fakta kelam berupa kerusakan serius pada ekosistem esensial Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu yang merupakan warisan dunia. Kerusakan tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali, akibat...
Follow Us
Join
Subscribe For Updates
Dapatkan update berita terbaru seputar analisis, siaran pers, serta beberapa hasil publikasi lainnya dari kami.
WALHI YOGYAKARTA
- Beranda
- analisis
- tentang kami