Krisis ekologis tidak terjadi di ruang kosong. Ia tumbuh dari keputusan politik, model pembangunan, dan ketimpangan kuasa yang terus menjauhkan warga dari ruang hidupnya sendiri.
WALHI Yogyakarta memandang persoalan ini harus dibaca secara utuh. Keselamatan warga, perlindungan ekosistem, dan hak generasi mendatang tidak boleh dipertukarkan dengan proyek yang hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek.
Keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama
Setiap kebijakan publik wajib dibangun di atas data yang terbuka, partisipasi bermakna, serta pengakuan terhadap pengetahuan warga. Pemerintah perlu memastikan proses pengambilan keputusan dapat diawasi dan tidak meninggalkan kelompok yang paling terdampak.
“Ruang hidup bukan komoditas. Ia adalah syarat dasar bagi kehidupan yang adil dan bermartabat.”
Karena itu, kami mendesak seluruh pihak menghentikan praktik yang memperbesar risiko ekologis, memulihkan wilayah yang telah rusak, dan mengutamakan solusi yang adil bagi warga serta alam.
Yang kami dorong
- Transparansi data, kajian, perizinan, dan dampak proyek.
- Pelibatan warga terdampak sejak tahap paling awal.
- Pemulihan ekologis dan pertanggungjawaban pihak yang merusak.
- Kebijakan jangka panjang yang menghormati daya dukung lingkungan.
